Dana Bergulir di Disperindag Lembata
 |
Sabtu, 12 November 2011 | 01:08 WITA
POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA, PK -- “Kita
tunggu saja, nanti akan terbongkar semua,” kata Ketua DPRD Lembata,
Yohanes de Rosari, SE, ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu
(9/11/2011).
Pernyataan de Rosari ini menanggapi pertanyaan tentang kasus dana bergulir di eks Dinas Perindag Lembata yang kini menjadi temuan Komisi II DPRD Lembata senilai Rp 3 miliar lebih.
Dikatakannya, DPRD Lembata akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami kasus dana bergulir di Disperindag Lembata itu.
Meski Komisi II DPRD Lembata merekomendasikan agar diproses hukum lantaran identitas penerima dana bergulir dan kontraknya tidak jelas, namun perlu dibentuk lagi pansus guna melakukan pendalaman apalagi hasil pemeriksaan BPK sudah ada.
“LHP BPK sudah ada dan badan anggaran (Banggar) DPRD akan blow up kasus dana bergulir ini. Karena saat ini agenda padat maka pada masa sidang 1 tahun 2012 baru dibentuk pansusnya,” kata de Rosari.
Berdasarkan informasi yang diterima, demikian de Rosari, dana bergulir di dinas ini menyimpan banyak masalah terutama terkait para penerimanya yang patut diduga fiktif.
“Kita tunggu saja, nanti akan terbongkar semua. Karena agenda sidang untuk tahun ini sudah padat maka saya akan dorong bentuk pansus di masa sidang 1 tahun 2012 nanti,” tegasnya.
Anggota Banggar, Antonius Loli Ruing mengatakan, dana bergulir yang bermasalah itu sudah dimasukkan dalam kebijakan umum APBD 2012 mesti tertagih. Bahwa dana bergulir ini merupakan sebuah pekerjaan rumah karena menjadi salah satu persoalan yang menghambat dinamika pembangunan.
“Karena itu secara politik lembaga DPRD meminta pemerintah menagih kembali dana bergulir yang telah diberikan baik kepada orang perorangan atau kelompok masyarakat,” katanya.
Mengenai rekomendasi Komisi II DPRD Lembata agar diproses hukum, Loli Ruing tidak sependapat. Dia mengkhawatirkan bila diproses hukum maka daerah akan kehilangan uang.
Pernyataan de Rosari ini menanggapi pertanyaan tentang kasus dana bergulir di eks Dinas Perindag Lembata yang kini menjadi temuan Komisi II DPRD Lembata senilai Rp 3 miliar lebih.
Dikatakannya, DPRD Lembata akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami kasus dana bergulir di Disperindag Lembata itu.
Meski Komisi II DPRD Lembata merekomendasikan agar diproses hukum lantaran identitas penerima dana bergulir dan kontraknya tidak jelas, namun perlu dibentuk lagi pansus guna melakukan pendalaman apalagi hasil pemeriksaan BPK sudah ada.
“LHP BPK sudah ada dan badan anggaran (Banggar) DPRD akan blow up kasus dana bergulir ini. Karena saat ini agenda padat maka pada masa sidang 1 tahun 2012 baru dibentuk pansusnya,” kata de Rosari.
Berdasarkan informasi yang diterima, demikian de Rosari, dana bergulir di dinas ini menyimpan banyak masalah terutama terkait para penerimanya yang patut diduga fiktif.
“Kita tunggu saja, nanti akan terbongkar semua. Karena agenda sidang untuk tahun ini sudah padat maka saya akan dorong bentuk pansus di masa sidang 1 tahun 2012 nanti,” tegasnya.
Anggota Banggar, Antonius Loli Ruing mengatakan, dana bergulir yang bermasalah itu sudah dimasukkan dalam kebijakan umum APBD 2012 mesti tertagih. Bahwa dana bergulir ini merupakan sebuah pekerjaan rumah karena menjadi salah satu persoalan yang menghambat dinamika pembangunan.
“Karena itu secara politik lembaga DPRD meminta pemerintah menagih kembali dana bergulir yang telah diberikan baik kepada orang perorangan atau kelompok masyarakat,” katanya.
Mengenai rekomendasi Komisi II DPRD Lembata agar diproses hukum, Loli Ruing tidak sependapat. Dia mengkhawatirkan bila diproses hukum maka daerah akan kehilangan uang.
Editor : Bildad Lelan »» Penulis : EDI BAU »» Sumber : POS KUPANG CETAK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar